Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi perbincangan hangat pasca namanya disebut-sebut dalam bisnis Tes Covid-19. Aroma keterlibatan Luhut sudah tercium sejak lama. Pasalnya, ia selalu dipercaya untuk menjadi orang nomor satu dalam penanganan Covid-19. Bahkan sebelumnya Luhut selalu diangkat menjadi ketua tim dalam segala urusan yang berkaitan dengan masalah besar di negeri ini. Tak heran, ia pun diberi julukan menteri segala urusan. Perlu diketahui bahwa beberapa jabatan strategis pernah diemban oleh Luhut, diantaranya ialah menjadi ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Plt Menteri Perhubungan, Plt Menteri Kelautan dan Perikanan, Ketua Tim Produksi Dalam Negeri (P3DN), Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-Koordinator PEN), Pemberlakuan Kegiatan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali serta jabatan strategis lainnya.
Hal di atas menunjukkan ketidakpercayaan Presiden terhadap orang lain atau mungkin tidak ada opsi lain selain Luhut. Polemik tersebut masih menjadi misteri di kalangan masyarakat. Sulit membayangkan seorang menteri yang mengkoordinatori beberapa kementerian harus menjalankan tugas tambahan. Alih-alih menolaknya, Luhut justru dengan entengnya menerima jabatan tersebut. Di balik semua itu, tentu ada aspek lain yang dimanfaatkan Luhut, seperti hasil temuan Media Tempo, Luhut terlibat dalam bisnis penanganan Covid-19.
PT Toba Sejahtera dan PT Bumi Energi milik Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR yang dikelola PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Tes Covid-19 yang dikelola oleh GSI Lab tersebar di Jakarta, Depok dan Tangerang. GSI Lab telah melakukan 700 ribu lebih tes di tiga Kota di atas. Total potensi keuntungan dari bisnis tersebut mencapai kisaran 10 triliun yang dibagi ke beberapa perusahan milik kerabat pejabat lingkaran istana. Bisnis tes Covid-19 ini hanya bagian terkecil yang melibatkan opung Luhut dalam lingkaran istana. Masih banyak bisnis lain yang lebih besar di luar itu, bahkan Luhut juga memiliki hubungan bisnis dengan putra sulung Jokowi.
Berdasarkan rilis Sexy Killer pada tahun 2019 lalu, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi memiliki hubungan bisnis dengan Luhut melalui PT. Rakabus Sejahtera. Gibran merupakan komisaris sekaligus pemilik saham tersebut. Perusahaan saham ini bergerak di berbagai bidang, salah satunya ialah di bidang Pembebasan Lahan. Jika melihat hubungan Luhut dengan anak presiden tersebut, tentu menunjukkan adanya kedekatan secara personal antara Presiden dengan Luhut. Maka, tidak heran jika Luhut selalu dipercaya untuk memimpin beberapa urusan penting yang berkaitan dengan kemajuan perekonomian Indonesia.
Bisnis ala opung Luhut mampu meningkatkan pendapatannya di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda. Perilaku tersebut dapat membahayakan perkembangan demokrasi. Terbukti, The Economist Intelligence Unit (EIU) mengatakan bahwa salah satu penyebab mundurnya demokrasi di Indonesia karena adanya ketimpangan ekonomi antar masyarakat bawah dan segelintir. Ketimpangan tersebut dilahirkan oleh segelintir oligarki yang mampu memonopoli kekayaan nasional. Kekayaan Luhut meningkat sebesar Rp.745 Miliar selama pandemi Covid-19.
Kita tidak bisa iri atau dengki dengan peningkatan kekayaan Luhut. Namun, hal yang harus disadari ialah bagaimana opung Luhut terlibat aktif dalam bisnis yang dilakukan oleh oligarki di lingkaran istana. Ini tentu menunjukkan bahwa dalam segala aspek dapat dijadikan lahan bisnis bagi para pemangku kebijakan. Perilaku tersebut sangatlah disayangkan, karena di tengah situasi seperti ini para penguasa berlomba-lomba untuk menjadikan Covid-19 sebagai lahan bisnis dan semakin menyekik masyarakat kalangan bawah.
Oleh karena itu penulis berharap pada seluruh para pejabat, terkhusus Luhut Binsar Panjaitan untuk sadar akan bahaya yang mereka lakukan. Seharusnya, sebagai seorang pejabat diwajibkan memberi pelayanan yang baik dan terjangkau kepada masyarakat, bukan malah mencari keuntungan di tengah kesulitan ekonomi hari ini. Jangan heran jika masyarakat sudah tidak peduli akan penanganan Covid-19 di Indonesia. Adanya temuan tersebut membuat masyarakat semakin tidak percaya akan keberadaan Covid-19 dan melahirkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Oleh : Immawan M. Ardi Firdiansyah (Ketua Bidang Keilmuwan)
