Pada awal April 2022 lalu, Cina sempat memberikan ‘sapaan’ kepada Kanada untuk menentukan sikapnya terhadap isu yang berkaitan dengan Taiwan. ‘Sapaan’ tersebut disampaikan langsung oleh Menlu Cina, Wang Yi kepada Menlu Kanada, Melanie Joly melalui percakapan via telepon. Menurut berita dari Global Times, Wang Yi memperingati jika hubungan Cina dan Kanada akan memburuk jika Kanada tidak menyelesaikan masalah Taiwan dengan Benar.
Peringatan tersebut menunjukkan bahwa ada dilema dalam kebijakan luar negeri Kanada. Pasalnya dalam hubungannya dengan Cina tersebut, Kanada hanya menunggu kebijakan yang dikeluarkan Amerika untuk mengelola persaingannya sendiri dengan Cina. Sebab mau bagaimanapun, Kanada kita ketahui memiliki tantangan abadi untuk menyeimbangkan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dengan komitmen multilateral Kanada di keduanya.
Dari sisi AS sendiri, sebelumnya Kanada juga pernah didesak untuk melakukan KTT Demokrasi untuk membahas isu energi dan Cina. Saat ini ketika diminta untuk menentukan sikap atas isu Taiwan dan kepentingan Cina, Kanada masih ragu untuk menentukan sikap. Langkah yang ragu-ragu yang dilakukan Kanada ini merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas dan tentu memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban dari apa yang dilakukannya.
Sikap keragu-raguan Kanada ini sebenarnya tidak terlepas dari kebingungan Kanada terhadap situasi dalam negerinya. Dalam perilaku sehari-hari hubungan luar negeri Kanada, pemerintah Liberal dan Konservatif sama-sama bergulat dengan pertanyaan mendasar tentang bagaimana dan dengan syarat apa untuk terlibat dengan rezim otoriter dari berbagai keyakinan. Upaya untuk mencapai keseimbangan telah menentukan hubungan Kanada dengan berbagai negara otoriter, seperti Cina, Iran, hingga Arab Saudi. Bagaimana mungkin pemerintah saat mendamaikan keinginan untuk memperluas dan mempertahankan hubungan perdagangan dengan pembelaan prinsip-prinsip yang lebih luas seperti hak asasi manusia dengan negara-negara seperti Cina dan Arab Saudi?
Para kritikus telah banyak mengecam kebijakan yang dilakukan oleh Kanada tersebut, contohnya keputusan Kanada untuk mengekspor kendaraan lapis baja ringan senilai 15 miliar USD ke Arab Saudi, yang dimana kala itu memiliki catatan HAM yang sangat buruk. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Kanada. Memang setelah Justin Trudeau memimpin sejak 2015, Kanada mulai kembali pada promosi demokrasi liberalnya. Hal ini terbukti dengan ambisinya untuk mempromosikan feminis dan HAM tanpa batas ke dunia.
Di awal kepemimpinannya Justin Trudeau dapat dikatakan mengembalikan Kanada ke arah Politik Luar Negerinya yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Ini dibuktikan dengan keberaniannya menyinggung Rusia dalam statemennya di peringatan Hari Melawan Homophobia Internasional:
“In Canada and around the world, we must continue to fight against homophobia, transphobia, and biphobia, and to defend gender expression, gender identity and sexual orientation rights. We deplore the recent, repre-hensible reports of violations of the human rights of gay and bisexual men in Chechnya. We call for the protection of all people in Chechnya whose sexual orientation makes them a target for persecution. Human rights have no borders.”
Jalan yang diambil Trudeau tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dibawa oleh Kanada dalam kancah internasional karena sebagian besar sejarah hubungan internasional Kanada dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan keinginan Kanada yang abadi untuk mempromosikan dan mempertahankan prinsip demokrasi liberal dan hak asasi manusia dengan kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi, tanpa peduli asal-usulnya.
Tetapi kini Kanada kembali lagi ke pola awal hubungan internasionalnya yang selalu bergantung pada Amerika. Karena sejatinya, masalah utama yang dimiliki Kanada adalah keharusannya untuk selalu menjaga keseimbangan hubungannya dengan Amerika. Hal ini pun telah berkali-kali disampaikan oleh beberapa pengkaji kebijakan luar negeri Kanada seperti salah satu mantan diplomat Kanada, John Wendell Holmes (1910-1988), yang tentu sudah akrab dengan tantangan abadi Kanada untuk menyeimbangkan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.
Tetapi dibalik itu semua, sepertinya ada hal lain yang lebih menarik dibalik kebijakan luar negeri Kanada ini. Ambil saja contoh kerjasama dengan Arab Saudi. Dalam perang Yaman, Kanada terus menyuplai senjata ke Arab Saudi. Bahkan di tahun 2019 saja, Kanada telah mengirim peralatan militer senilai USD 2,9 miliar ke Arab Saudi. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan apa prinsip demokrasi yang dipegang oleh Kanada sendiri. Kemudian yang kedua adalah sikap Kanada ke Cina di awal tadi, lagi-lagi itu kembali kepada masalah abadi dari Kanada. Bahkan pada saat kasus Cina terhadap muslim Uighur dianggap sebagai genosida, Trudeau tidak menyatakan sikapnya karena Amerika sendiri belum menunjukkan langkah selanjutnya mengenai persaingan perdagangan dengan Cina pada saat itu.
Dengan begitu, kita dapat mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan luar negeri yang dilakukan Kanada saat ini merupakan dependensinya terhadap bagaimana Amerika akan bertindak. Karena mau bagaimanapun, Kanada tidak boleh lepas dari induknya, Amerika. Tetapi dengan ini juga kita dapat memahami bahwa Kanada merupakan negara yang tidak pernah mau mengorbankan ekonominya demi prinsip demokrasinya. Ini dapat dilihat dari kerjasama-kerjasama yang dilakukannya dengan pemerintahan otoriter seperti Cina dan Arab Saudi tadi. Ketika dimintai sikap oleh negara partner nya, Kanada akan selalu lambat menanggapinya, menunggu langkah yang dipilih Amerika. Dan tampaknya hal ini akan selalu terjadi dalam kebijakan-kebijakan luar negeri Kanada untuk seterusnya.
Cahya Kalanuzza Kabid Sosial dan Masyarakat IMM Komisariat Renaissance FISIP Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
