Aksi sumpah pemuda diperingati dengan demonstrasi oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat (APR), (28/10). (mir)
IMM-RENAISSANCE.OR.ID, Malang – Momentum hari sumpah pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober, merupakan awal sejarah yang begitu berarti bagi bangsa Indonesia.
Rasa nasionalisme yang diwujudkan dalam bentuk sumpah berbangsa, berbahasa dan bertanah air satu, yakni tanah air Indonesia, merupakan spirit paling utama dalam menumbuhkan semangat bersatu.
Momen tersebut diperingati oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Malang. Mereka berdemonstrasi di depan gedung DPRD kota Malang, Sabtu (28/10).
Aliansi tersebut terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa kota Malang, mereka adalah IMM (FISIP, Teknik, Ekonomi, FPP, Hukum) UMM, SMART, SMI, SGMI, HMI FH UB, FMN dan BEM-FT.
Dalam aksi tersebut ada beberapa isu penting yang disikapi. Diantaranya persoalan negara yang sedang tidak baik, dalam hal ekonomi, sosial dan politik. Massa aksi membawa isu utama yaitu menghentikan segala bentuk liberalisasi dan komersialisasi pendidikan serta berikan akses ruang demokrasi rakyat sepenuhnya.
Demonstrasi tersebut menyuarakan beberapa tuntutan. Diantaranya, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis untuk Rakyat dan diabdikan kepada rakyat. Kedua, wujudkan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berkumpul di muka umum kepada rakyat. Ketiga, cabut UU No. 2 Tahun 2017 tentang ormas, dan regulasi yang mencederai demokrasi rakyat. Keempat, berikan hak pemuda dan rakyat jaminan akses pekerjaan yang layak.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menuntut untuk menolak segala bentuk tindakan represif terhadap gerakan rakyat dan keterlibatan militer di wilayah sipil. Lebih dari itu, massa aksi juga menuntut untuk mewujudkan reforma agraria sejati. Terakhir, tuntutan berupa penghapuskan Sistem kerja kontrak atau outsourcing dan lawan politik upah murah.
Humas APR, Syahrul Ardiansyah mengungkapkan, massa aksi menuntut pemerintah menghapus sistem kerja kontrak atau outsourcing dan menolak politik upah murah. “Semuanya itu merupakan bentuk penindasan terutama pada rakyat kecil, ” paparnya kepada imm-renaisssance.or.id saat ditemui seusai aksi.
Para demonstran sesekali duduk di aspal depan gedung DPRD sebagai aksi protes mereka terhadap pemerintah atas ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Mereka juga ingin bertemu dengan para penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan keluh kesah. Namun sayang, hari itu DPRD libur, maka hearing akan dilaksanakan pada Senin (30/10). (git)
Sumpah Pemuda Mari Merebut Kemerdekaan Seutuhnya!
